DUPRIANSYAH. INFO, MAKALAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI)
Download Makalah Di Sini:
Konsep Dasar, Sejarah Tata Hukum, dan Sistem Peradilan di Indonesia
Disusun Oleh: [Nama Mahasiswa] [Nomor Induk Mahasiswa / NIM]
Program Studi Ilmu HukumFakultas Hukum[Nama Universitas]2026
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai seluk-beluk tata hukum yang berlaku di Indonesia saat ini (ius constitutum), mulai dari hakikat dan sejarah perkembangannya, sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, hingga sistem pembidangan hukum dan kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Penyusunan makalah ini merujuk pada berbagai literatur ilmu hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat akademis bagi pembaca dan mahasiswa hukum pada khususnya.
[Kota], November 2026
Penulis
DAFTAR ISI
-
KATA PENGANTAR
-
DAFTAR ISI
-
BAB I: PENDAHULUAN
-
1.1 Latar Belakang
-
1.2 Rumusan Masalah
-
1.3 Tujuan Penulisan
-
-
BAB II: PEMBAHASAN
-
2.1 Pengertian, Objek Kajian, dan Fungsi Pengantar Hukum Indonesia (PHI)
-
2.2 Perbedaan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH)
-
2.3 Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia
-
2.4 Sumber-Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
-
2.5 Pembidangan Hukum di Indonesia (Hukum Publik dan Hukum Privat)
-
2.6 Sistem Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
-
-
BAB III: PENUTUP
-
3.1 Kesimpulan
-
3.2 Saran
-
-
DAFTAR PUSTAKA
BAB I: PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat), sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsekuensi logis dari prinsip negara hukum adalah bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan pada aturan hukum yang jelas, adil, dan memiliki kepastian.
Bagi setiap pembelajar hukum, memahami hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan fondasi utama sebelum mendalami cabang-cabang hukum yang lebih spesifik seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara. Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) hadir sebagai pintu gerbang untuk memetakan keseluruhan sistem hukum nasional yang sedang berlaku saat ini (ius constitutum). Tanpa pemahaman yang utuh mengenai kerangka dasar tata hukum Indonesia, seorang sarjana hukum akan kesulitan memahami keterkaitan antaraturan dan dinamika penegakan hukum di lapangan.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
-
Apa pengertian, objek kajian, dan fungsi dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI), serta bagaimana perbedaannya dengan Pengantar Ilmu Hukum (PIH)?
-
Bagaimana sejarah perkembangan tata hukum dan politik hukum di Indonesia sejak masa kolonial hingga era reformasi?
-
Apa saja sumber-sumber hukum serta bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
-
Bagaimana pembidangan hukum serta struktur sistem peradilan di Indonesia?
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini meliputi:
-
Menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, serta hubungan komplementer antara PHI dan PIH.
-
Menguraikan periodisasi sejarah tata hukum Indonesia dan transformasinya menjadi hukum nasional.
-
Mengidentifikasi sumber hukum materiil dan formil serta hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
-
Memetakan pembagian lapangan hukum positif beserta lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
BAB II: PEMBAHASAN
2.1 Pengertian, Objek Kajian, dan Fungsi Pengantar Hukum Indonesia (PHI)
Secara terminologis, Pengantar Hukum Indonesia (PHI) terdiri atas kata “Pengantar” yang berarti mengantarkan atau memperkenalkan secara garis besar, dan “Hukum Indonesia” yang merujuk pada keseluruhan aturan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, mata kuliah ini dikenal dengan istilah Inleiding tot het Positiefrecht van Indonesie (Pengantar Hukum Positif Indonesia).
Objek kajian utama PHI adalah tata hukum Indonesia atau hukum positif (ius constitutum), yakni hukum yang sedang berlaku pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu (Indonesia). Adapun fungsi utama mempelajari PHI antara lain:
-
Memberikan gambaran menyeluruh (overview) mengenai struktur dan sistem hukum nasional Indonesia.
-
Menjelaskan kedudukan masing-masing cabang hukum (pidana, perdata, administrasi, acara) dalam satu kesatuan sistem yang saling terhubung.
-
Menjadi landasan teoretis dan praktis bagi mahasiswa sebelum mempelajari mata kuliah hukum positif lanjutan.
2.2 Perbedaan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH)
Dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum, PHI dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merupakan dua mata kuliah dasar yang saling melengkapi namun memiliki fokus kajian yang berbeda secara mendasar.
| Aspek Pembeda | Pengantar Hukum Indonesia (PHI) | Pengantar Ilmu Hukum (PIH) |
| Objek Kajian | Hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia (ius constitutum). | Hukum pada umumnya yang bersifat universal (tidak terikat waktu dan tempat tertentu). |
| Sifat Kajian | Khusus dan spesifik (terbatas pada sistem hukum nasional Indonesia). | Umum dan abstrak (membahas asas, kaidah, pengertian dasar, dan filsafat ilmu hukum). |
| Fungsi Utama | Mengantarkan mahasiswa memahami tata hukum dan sistem peradilan di Indonesia. | Memberikan dasar-dasar teoretis dan konseptual mengenai hakikat ilmu hukum. |
| Hubungan Keduanya | PHI tidak dapat dipahami dengan baik tanpa menguasai konsep dasar dalam PIH. | PIH menjadi prasyarat konseptual untuk mempelajari PHI dan cabang hukum lainnya. |
2.3 Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia
Tata hukum Indonesia tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses historis yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum dunia (hukum adat, hukum Islam, dan sistem Civil Law Eropa Kontinental).
-
Masa Pra-Kemerdekaan (Kolonial Belanda dan Jepang)
-
Era VOC (1602–1799): Hukum Belanda mulai diberlakukan di wilayah-wilayah tertentu melalui Statuta van Batavia, sementara masyarakat pribumi tetap tunduk pada hukum adatnya masing-masing.
-
Era Pemerintahan Hindia Belanda (1800–1942): Politik hukum kolonial ditandai dengan pemberlakuan asas konkordansi (penyelarasan hukum Belanda ke Hindia Belanda) serta penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS), yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera. Akibatnya, terjadi pluralisme hukum (contohnya Burgerlijk Wetboek berlaku bagi golongan Eropa, sedangkan hukum adat berlaku bagi Bumiputera).
-
Era Pendudukan Jepang (1942–1945): Pemerintah militer Jepang mengeluarkan Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 1942 yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan aturan militer Jepang.
-
-
Masa Pasca-Kemerdekaan (17 Agustus 1945 – Sekarang)
-
Fase Awal Kemerdekaan: Untuk mencegah kekosongan hukum (rechtsvacuum), para pendiri bangsa merumuskan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (kini Pasal I Aturan Peralihan pasca-amandemen), yang menegaskan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
-
Era Orde Lama dan Orde Baru: Upaya unifikasi dan kodifikasi hukum nasional mulai dijalankan, seperti lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang mengakhiri dualisme hukum agraria, serta KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang menggantikan HIR kolonial.
-
Era Reformasi (1998 – Sekarang): Ditandai dengan empat kali amandemen UUD 1945 (1999–2002) yang memperkuat prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan (trias politica), perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta pembentukan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Pada tahun 2023, Indonesia juga berhasil mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 untuk menggantikan KUHP warisan kolonial (Wetboek van Strafrecht).
-
2.4 Sumber-Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa apabila dilanggar. Dalam ilmu hukum, sumber hukum dibagi menjadi dua kategori utama:
-
Sumber Hukum Materiil: Faktor-faktor yang turut menentukan isi hukum, meliputi kesadaran hukum masyarakat, nilai-nilai Pancasila, kondisi sosial-ekonomi, agama, serta tradisi dan budaya bangsa.
-
Sumber Hukum Formil: Tempat atau bentuk di mana hukum memperoleh kekuatan mengikat secara sah, yaitu:
-
Undang-Undang (Statute): Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
-
Kebiasaan (Custom): Perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama dan diterima oleh masyarakat sebagai kewajiban hukum (hukum adat).
-
Traktat (Treaty): Perjanjian internasional yang dibuat antarnegara dan telah diratifikasi sehingga mengikat secara nasional.
-
Yurisprudensi (Case Law): Putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutus perkara serupa.
-
Doktrin (Doctrine): Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan rujukan dalam pembentukan maupun penerapan hukum.
-
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022), jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) — sebagai hukum dasar tertinggi (grundnorm operasional).
-
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).
-
Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
-
Peraturan Pemerintah (PP).
-
Peraturan Presiden (Perpres).
-
Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi).
-
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota).
Hierarki tersebut tunduk pada asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yakni peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.
2.5 Pembidangan Hukum di Indonesia (Hukum Publik dan Hukum Privat)
Tata hukum Indonesia secara klasik diklasifikasikan berdasarkan kepentingan yang diaturnya ke dalam dua bidang besar, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat, beserta hukum formil (acara) yang menegakkannya.
-
Hukum Publik (mengatur kepentingan umum dan hubungan antara negara dengan warga negara):
-
Hukum Tata Negara (HTN): Mengatur bentuk negara, susunan pemerintahan, pembagian kekuasaan antarlembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negaranya.
-
Hukum Administrasi Negara (HAN): Mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas-tugas administrasi oleh pejabat negara dalam melayani masyarakat.
-
Hukum Pidana: Mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana bagi pelanggarnya demi menjaga ketertiban umum.
-
Hukum Internasional Publik: Mengatur hubungan hukum antarnegara dan organisasi internasional.
-
-
Hukum Privat (mengatur kepentingan perseorangan dan hubungan hukum antarindividu):
-
Hukum Perdata: Mengatur hubungan hukum antara individu yang satu dengan individu lainnya dalam pergaulan masyarakat, mencakup hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris.
-
Hukum Dagang / Bisnis: Mengatur hubungan hukum dalam lapangan perniagaan, perusahaan, perbankan, surat berharga, dan kepailitan (merupakan lex specialis dari hukum perdata).
-
-
Hukum Acara (Hukum Formil): Berfungsi untuk mempertahankan dan menegakkan hukum materiil di pengadilan, meliputi Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Hukum Acara Peradilan Agama, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
2.6 Sistem Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Berdasarkan Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia terbagi menjadi dua cabang utama:
-
Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan:
-
Peradilan Umum: Memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi).
-
Peradilan Agama: Memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu bagi warga negara yang beragama Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah (Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama).
-
Peradilan Militer: Memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
-
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh badan atau pejabat pemerintahan.
-
-
Mahkamah Konstitusi (MK): Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
-
Menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review).
-
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.
-
Memutus pembubaran partai politik.
-
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
-
Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
-
BAB III: PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Pengantar Hukum Indonesia (PHI) merupakan disiplin ilmu yang mempelajari keseluruhan hukum positif (ius constitutum) yang berlaku di Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang utuh. Tata hukum Indonesia lahir dari perjalanan sejarah panjang yang memadukan nilai-nilai hukum adat, hukum agama, dan sistem hukum Eropa Kontinental, yang kemudian ditransformasikan menjadi hukum nasional berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pemahaman mengenai sumber hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, pembidangan hukum publik dan privat, serta struktur kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan supremasi hukum dan keadilan sosial di Indonesia.
3.2 Saran
-
Bagi Mahasiswa Hukum: Hendaknya mempelajari PHI tidak sekadar menghafal pasal dan hierarki undang-undang, melainkan memahami filosofi dan keterkaitan antarsistem hukum agar mampu menganalisis persoalan hukum secara komprehensif.
-
Bagi Pembentuk dan Penegak Hukum: Pembentukan peraturan perundang-undangan nasional perlu terus diarahkan pada harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih aturan (hyper-regulation), disertai penegakan hukum yang berintegritas dan berorientasi pada keadilan substantif.
DAFTAR PUSTAKA
-
Kansil, C.S.T. (2011). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
-
Kusumaatmadja, Mochtar & Sidharta, B. Arief. (2009). Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
-
Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
-
Mertokusumo, Sudikno. (2010). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
-
Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
-
Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
-
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Makalah Pengantar Hukum Indonesia